Nasib Pangan Indonesia

Identitas Indonesia sebagai negara agraria seharusnya mulai dipertanyakan. Setelah sempat menyandang gelar negara swasembada pangan, Indonesia sepertinya tidak mampu mempertahankan reputasi tersebut seiring dengan meningkatnya permintaan atau kebutuhan akan pangan. Pertumbuhan penduduk yang terus naik tidak diiringi dengan penyediaan pangan yang baik yang justru menandaskan teori Malthus. Serangan impor pangan dari berbagai negara seakan tak berdaya untuk dihadapi petani-petani lokal. Kondisi lain pemerintah pusat melalui RAPBN 2012 tidak menunjukkan keberpihakan pada nasib petani. Lampu kuning akan nasib sektor pertanian Indonesia semakin dipertegas dengan tren penurunan kontribusi angkatan kerja di sektor ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama Januari hingga Juni 2011, nilai impor pangan mencapai US$ 5,36 miliar atau sekitar Rp 45 Triliun. Nilai impor tersebut mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya pada semester yang sama yakni sebesar US$ 4,66 miliar atau setara dengan Rp 39,91 triliun. Berturut-turut bahan pangan yang diimpor adalah beras, garam, gula, hingga cabai merah. Peningkatan nilai impor pangan tersebut didasari untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan pangan dalam negeri. Kebijakan instan ini semakin memojokkan pertanian domestik yang belum juga mampu memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri. Impor pangan ini hanya akan menguntungkan para petani besar, petani yang memiliki luas lahan yang sangat luas, namun akan berdampak buruk pada petani gurem yang berarti akan menyulitkan mereka dalam pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, dan transportasi.

Komitmen pemerintah yang menyatakan tetap menjaga nasib petani lokal dari serbuan stok pangan dari asing patut dipertanyakan kembali. Pada APBN-P 2011, subsidi pupuk untuk petani hanya sebesar Rp 18,803 triliun dan subsidi benih senilai Rp 120 miliar. Jumlah ini akan terlihat sangat kecil apabila dibandingkan dengan subsidi BBM senilai RP 129,724 triliun yang kebanyakan sasarannya tidak tepat, atau bila dibandingkan dengan belanja pegawai yang mendapat porsi paling besar dalam APBN-P 2011 yakni sebesar Rp 162,875 triliun. Pada RAPBN 2012, nilai subsidi pupuk dan benih pun cenderung tidak mengalami peningkatan yang berarti ditengah hantaman laju inflasi dan perubahan iklim. APBN yang timpang ini tidak lagi berlandaskan pada pro growth, pro poor, dan pro job.

Ditengah ancaman dari faktor-faktor eksternal tersebut diatas, pertanian Indonesia juga mengalami kendala dari sektor internalnya. Data BPS memperlihatkan tren penurunan angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian. Fenomena ini terlihat dari semakin banyaknya penduduk yang melakukan migrasi ke perkotaan baik untuk bekerja di sektor formal ataupun nonformal yang menempati ruang-ruang sektor industri ataupun jasa. Transfer teknologi yang minim ke sektor pertanian juga cenderung menjadi penyebab usia angkatan kerja produktif enggan terjun ke dunia pertanian. Fakultas bahkan perguruan tinggi berbasis pertanian hanya menjadi modal untuk memasuki sektor-sektor perbankan dan jasa lainnya.

Sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada sektor primer ini mengingat 85 persen kebutuhan karbohidrat penduduk Indonesia berada pada sektor ini. Jepang sebagai negara maju mampu mendorong anak mudanya untuk bekerja di sektor pertanian karena besarnya nilai investasi untuk sektor ini. Investasi teknologi ataupun suntikan dana yang tepat sasaran diyakini dapat menyelamatkan sektor pertanian Indonesia dan mengembalikan identitas bangsa sebagai negara swasembada pangan.